Pengisian Perangkat Desa Yang berkualitas, Wani Piro?

Dengan didoknya Perda No 4 tahun 2019 perubahan atas Perda No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa secara otomatis memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan pengisian perangkat desa secara penuh. Perda terbaru tersebut telah meminimalkan peran serta daerah dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa yang mana hal tersebut telah sesuai dengan mandat uu desa tahun 2014.

Revisi atas perda tersebut membawa angin segar bagi pemdes. Kembalinya kedaulatan dan kewenangan desa untuk mengatur tata kelola pemdes termasuk didalamnya pengisian pd. Hal ini menjadi peluang dan harapan baru. Dengan kewenangan yang dimiliki, desa dapat dengan leluasa melakukan penjaringan dan menyelenggarakan proses rekruitmen untuk memilih Apd (Aparatur Perangkat Desa) yang berkompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan desa. Semua proses penjaringan bisa dilakukan secara mandiri oleh desa dengan tetap dalam pengawasan pemerintah.

Hal ini menarik untuk kembali dibahas, sebagai informasi, kebutuhan perangkat desa di Bojonegoro menurut data dinas PMD lebih dari 400 orang, yang mana sebagian besar formasi kosong adalah Sekretaris Desa. Dengan banyknya kekurangan perangkat desa tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan masyarakat, menurut permendari maupun uu desa, jika terjadi kekosongan pd maka selambat lambatnya dua bulan harus segera di lakukan pengisian.

Pengisian Apd dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui mutasi jabatan atau perekrutan terbuka.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mampukan desa melakukan penyelenggaraan pengisian perangkat desa secara jujur, adil dan transparan? Hal ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh pemdes, jangan sampai pelimpahan kewenangan berskala lokal ini justru menjauh dari harapan idealnya. Menjadi ajang perburuan rente para elite desa, ajang jual beli jabatan, serta balas jasa para petinggi desa yang ujung ujungnya pemilihan Apd ini bukan berbasis kemampuan dan kapasitan justru mengedepankan hubungan, like and dislike, yang justru akan semakin meluaskan praktik Kolusi dan Nepotisme hingga ke tingkat desa.

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan di desa memegang peranan yang sentral dalam proses ini, kepala desa berwenang membentuk tim pengisian Apd yang bertugas sebagai penyelenggara pengisian pd. Tantangan selanjutnya adalah, mampukah Kd menahan syahwat untuk tidak terlibat dan mengambil posisi “netral” dalam proses rekruitmen ini. Ataukah justru Kd menjadikan ajang pengisian pd ini untuk berburu berkah pengganti biaya “Nyalon” yang tentu berbudget mahal, yang kemudian memperjual belikan jabatan kosong dengan nominal tanpa mempertimbangkan kemampuan para calon.

Perangkat Desa yang berkualitas tentu akan mampu menunjang proses administrasi dan tata kelola pemdes yang optimal, dampak baiknya juga akan dirasakan oleh masyarkat. Begitupun sebaliknya. Sehingga peluang dan tantangan ini harus mampu dijwab dengan baik oleh pemerintah desa.

Untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang terjadi, Bpd dapat mengambil peran pengawasan dalam proses pengisian pd tersebut, melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta membuka layanan pengaduan berskala desa. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya malpraktek pengisian perangkat desa dan mampu menghasilkan pd pd yang berkualitas dan melayani masyarakat.

Semua pilihan ada ditangan desa, terlebih kepala desa, menginginkan Pd yang berkualitas, jujur, bersih dengan melakukan proses secara adil, jujur dan transparan.

Pertanyaanya sekarang wani piro? Eh wani Pora