Perempuan Bicara soal Korupsi

13335953_1104947346236130_4444550283061307273_nBeberapa bulan lalu saya sempat membagikan sebuah artikel di media sosial, kurang lebih judul artikel tersebut adalah, “Gaya Sosialita Istri Picu Suami Korupsi”, menarik bukan kalau menilik sekilas dari judul artikel yang saya bagikan orang bisa menarik kesimpulan bahwa yang mendorong para pejabat pejabat itu adalah gaya hidup sosialita para istrinya, namun tidk boleh digeneralisir ya. Tentang judul tulisan yang saya tulis yakni perempuan Bicara soal korupsi, ide tulisan ini berawal dari cerita salah seorang teman kerja dengan gaya bicaranya yang khas mengarah ndakik ndakik itu bercerita paska kepulangannya mengikuti pelatihan di Bali, dengan semangat dia bercerita bahwa perempuan sebagai sorang ibu dan istri memainkan peran strategis dalam keluarganya yang bisa menjadi pengendali timbulnya Korupsi di tingkat paling rendah yakni keluarga, dengan terus meperhatikan dia bercerita yang semakin seru, dia berkata bahwa perempuan perlu diberikan pengetahuan terkait korupsi dan modus modus korupsi pasalnya dengan menjadi ibu dia bisa menanamkan nilai nilai anti korupsi bagi anak anaknya sehingga sebagai generasi penerus bangsa hal tersebut bisa memutus mata rantai pertumbuhan korupsi yang hingga dewasa ini tumbuh dengan subur di negeri tercinta.

Teman saya yang baru saja saya kutip pembicaraannya baru saja mengikuti pelatihan untuk fasilitator atau trainer Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesia Australia Partnership For Jutice (AIPJ) yaitu salah satu progra Australia Aid untuk penegakan hukum dan keadilan selain itu AIPJ juga menggandeng institusi anti rasuah nomor wahid di Indonesia yakni KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi, acara tersebut diselenggarakan di kota Denpasar, Bali. Mundur kebelakang sedikit sebenarnya agak disayangkan sekali acara yang cukup prestise tersebut terlewatkan begitu baja, bagaimana tidak bukan bermaksud ingin curcol beberapa waktu yang lalu sebelum diselenggarakannya acara tersebut penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara itu, sesauai dengan kewenangan lembaga yang akan diberangkatkan adalah penulis dan ketiga temannya, namun apa daya keterikatan tanggung jawab yang berbenturan antara tugas kerja dan tugas rumah membuat acara tersebut harus dilewatkan, kembali lagi penulis tidak sedang meratapi nasib karena tidak bia berangkat ya, namun kepulangan teman teman dari Bali cukup memberikan gambaran, dan juga asupan pengetahuan lagi  tentang korupsi melalui sharing yang dilakukan.

Menurut LSM antikorupsi Transparency International, mereka mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2015 naik dua poin, yang membuat posisi Indonesia naik ke peringkat 15 regional dan 88 dunia, pada tahun 2014 lalu posisi Indonesia berada di Posisi 107. Pada tahun ini, Indonesia juga termasuk negara dengan performa baik karena skor maupun peringkatnya naik, berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yang skor atau peringkatnya turun meski masih di atas Indonesia. Meski demikian, secara umum prevalensi korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi. IPK Indonesia di bawah rata-rata Asia Pasifik (43) dan Asia Tenggara (40).

Lalu bagaimana soal perempuan dan korupsi?

Dari tahun ketahun menurut data yang dihimpun oleh penulis terjadi peningkatan jumlah koruptor berjenis kelamin perempuan mulai tahun 2008 Artalyta Suryani, misalnya, terlibat dalam kasus penyuapan jaksa Rp 5,9 miliar. Harini Wiyoso, pengacara Probosutedja, menyuap Mahkamah Agung Rp 4,8 miliar. Nunun Nurbaeti buron dalam kasus cek pelawat. Malinda Dee membobol dana nasabah Citibank. Mindo Rosalina Manulang terlibat kasus suap proyek Wisma Atlet. Imas Diansari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung, tertangkap basah menerima suap Rp 200 juta dari Manajer PT Onamba Indonesia Odi Juanda. Dari 26 anggota DPR yang terlibat kasus cek pelawat, ada dua perempuan menjadi tersangka, yaitu Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina. Keduanya menerima suap seusai memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Kasus-kasus korupsi di daerah juga melibatkan perempuan. Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, misalnya, menjadi tersangka korupsi pembebasan lahan senilai Rp 19 miliar. Lalu, Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Jatim Rini Sukriswati menjadi buron dalam kasus korupsi petani tebu Rp 28 miliar, mungkin nama nama diatas tidak terlalu famous di telinga kita, yang cukup terkenal sebut saja Mantan Putri Indonesia Angelina Sondakh, Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah dst

Padahal, hasil penelitian Bank Dunia tahun 1999, Corruption And Woman In Goverment, menyimpulkan, perempuan memiliki hasrat lebih rendah untuk menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut merekomendasi, jika jumlah anggota parlemen perempuan cukup banyak di suatu negara, hal itu berpotensi kuat menurunkan tingkat korupsi. Teori ini kemudian meyakinkan perempuan mampu menjadi pengontrol dan pengarah bagi lelaki yang sering gelap mata dan salah langkah. Banyak pihak percaya rasa malu menjadi kekuatan efektif bagi perempuan untuk tidak korupsi, seperti meminta-minta komisi.Rupanya teori tahun 1999 itu sudah bergeser. Saat ini perempuan justru memainkan peran strategis dalam praktik mafia hukum dan mafia kasus. Dalam kasus Imas Diansari, misalnya, ia disangka berperan memenangi perkara PT Onamba Indonesia di tingkat Mahkamah Agung. Munculnya kecenderungan meningkatnya tindak pidana korupsi yang menyeret perempuan, memperkuat keyakinan bahwa perempuan perlu melindungi diri dan setidaknya keluarganya untuk tidak terlibat atau mencegah korupsi.

Gerakan SPAK

Berdasarkan cerita teman tadi sepulangnya dia dari Bali selain membawa oleh oleh berupa gantungan kunci juga transformasi pengetahuan, terutama terkait Korupsi bagi kaum Hawa, perannya yang sangat strategis di keluarga yang mempunyai pengaruh besar bagi arah perkembangan suami dan anak membuat KPK dan juga AIPJ perlu untuk mendesain transformasi pengetahuan terkait korupsi bagi perempuan yakni sebuah gerakan SPAK, yaitu SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI (SPAK), sebuah gerakan Pendidikan Anti Korupsi untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait praktek praktek dan modus korupsi, bagaimana dalam SPAK ini menjadikan perempuan sebagai Agen dalam berkampanye Anti Korupsi, kenapa perempuan? seperti alasan diatas selain perannya yang sentral, kontribusi Peremuan akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi upaya perlawanan terhadap korupsi khusunya dalam hal pencegahan. Gerakan SPAK terus disebarluaskan dan dikampanyekan di seluruh Indonesia, hingga kepulangan teman saya kemarin gerakan SPAK telah dilakukan di 20 Provinsi di Indonesia, dan dalam waktu dekat teman saya juga sedang bergerilya di kota kita tercinta Bojonegoro, dan kita boleh membanggakan diri lo menjadi satu satunya Agen di Bojonegoro yang akan menyebarluaskan Gerakan SPAK.

Tinggalkan Balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s