LSM dan Citra Negatif di Masyarakat

Fenomena Citra Negatif tentang LSM memang masih cukup hangat dewasa ini, jika melihat sejarah pada masa orde baru LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdengar cukup ‘angker.’ Dalam pengertian, siapapun yang bergiat di LSM ia harus siap dicap sebagai ‘musuh’ negara, dan karenanya berarti dianggap sebagai pejuang kepentingan rakyat. Entahlah, mungkin waktu itu nama LSM dan organisasi rakyat, seringkali tak bisa dibedakan oleh masyarakat awam

LSM adalah kependekan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yakni adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau organiasi yang bergerak dibidang sosial (non profit oriented), dalam bahasa inggris dikenal juga dengan Organisasi Non Pemerintahan yang disingkat ORNOP (Non Goverment Organization) atau NGO. Di Indonesia pendirian LSM bisa dilakukan oleh perorangan maupun beberapa orang, dari segi kerangka hukum LSM dibagi menjadi dua yakni organisasi tanpa anggota dan organisasi yang berdasarkan keanggotaan, untuk yang pertama organisasi tanpa anggota diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jadi untuk LSM yang pertama ini bentuk badan hukumnya adalah Yayasan, sementara untuk bentuk kedua yakni Organisasi yang berdasarkan keanggotaan diatur melalui produk hukum yang telah berlaku sejak masa kolonial, yaitu Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Reschtpersoonlijkheid van Verenegingen, sekilas tentang apa itu lSM.

Lalu bagaimana peran LSM dalam sebuah negara, kenapa masyarakat menilai LSM itu negatif? di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2013 lalu menyebutkan ada 65 ribu LSM yang terdaftar di kemendagri, itu belum semua masih ada banyak lagi LSM yang belum terdaftar, LSM LSM tersebut ada yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, kemiskinan, lingkungan, HAM, perlindungan tenaga kerja dan sebagainya. Sejatinya LSM adalah lembaga yang membela kepentingan masyarakat luas karena terbentunya sesuai dengan non profit oriented atau organisasi yang tidak bergerak untuk keuntungan, LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Dalam kegiatannya LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang mereka (pemerintah) jalankan. LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor  luar negeri seperti Bank Dunia dan dari pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha. Jika untuk kepentingan mayarakat, lalu bagaimana masyarakat menyikapi adanya LSM ini?

Tidak seperti yang diharapkan, masyarakat justru menilai LSM adalah lembaga abal abal, tukang minta minta (berdasarkan observasi dilapangan), bahkan menurut survei terbaru yang dikeluarkan oleh Edelman Trust Barometer 2016 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap empat institusi, yang salah satunya adalah LSM, cenderung menurun persentase tingkat kepercayaan publik pada LSM berada di angka 57 persen dari sebelumnya 64 persen, menurut penulis hingga dewasa ini masyarakat menganggap adanya LSM hanya menambah keruwetan saja, mereka datang ke desa dan minta uang, benarkah demikian? terlalu tidak objektif jika mengatasnamakan  LSM dengan label “Tukang Minta-minta” padahal beberapa oknum LSM saja yang membuat ulah dengan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan idealisme sebuah LSM, tidak dipungkiri keberadan dan keberlangsungan LSM bergantung dari dana donor, dan juga bantuan dari berbagai pihak olehnya banyak LSM yang tiba tiba hilang dan muncul karena tidak adanya asupan dana, sayangnya beberapa pihak memanfaatkan keberdaan LSM untuk mengais kepentingan dengan jalan meminta minta kepada masyarakat seperti pemerintah desa, kronologisnya sesuai dengan contoh dilapangan, mereka mengaku mengawasi keungan desa merekan mengancam pemnerintah desa untuk dilaporkan dan jika tidk memberi sejumlah uang, dengan contoh yang sering ditemui LSM abal abal tersebut telah mencoreng dan mengotori gerakan sosial LSM yang benar benar kredibel, akibatnya masyarakat yang mereka bela itu tidak peduli bahkan acuh dan menganggap pembela komunitasnya itu negatif.

Akuntabilitas LSM

LSM dinilai sebagai salah satu lembaga yang tidak konsisten dalam memperjuangkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (Kompas/16-20/1007). Pada satu sisi, banyak LSM yang bersuara lantang terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, namun pada saat yang bersamaan, LSM sendiri tidak berlaku transparan dan akuntabel terhadap publik, termasuk kepada staf dan kelompok yang mendapat manfaat (beneficiaries) dari programnya, hal ini juga menambah catatan panjang LSM dalam citra buruknya di masyarakat.

Sebenarnya, pentingnya akuntabilitas LSM itu akan disadari apabila kita juga memahami peran yang dibawakan LSM. LSM adalah pembawa perubahan sosial , dengan mengatasnamakan masyarakat marginal, ada pihak penyandang dana yang sebagian besar berasal dari pihak asing, dan menjalankan fungsi-fungsi menejerial organisasi dan program. Semua itu bersifat publik karena kepentingan masyarakat sangat melekat erat sehingga wajar dimintai transparansi dan akuntabilitasnya karena gerakan LSM memiliki efek sosial, ada keterkaitan dengan penyandang dana serta membawa nama komunitas marginal. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas itu menjadi semakin penting bila disesuaikan dengan buruknya citra yang melekat pada LSM saat ini.

 

 

Tinggalkan Balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s